Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.
Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan.
Sekitar 4 tahun perjalanan pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi yang terbagi menjadi 2 kesatuan yang tak terpisahkan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara yang saat ini berubah nama menjadi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, terhitung tidak sedikit Departemen yang masih harus berbenah guna menjauhi zona Disclimer.
Tentu saja didalamnya masih tertera Departemen Kesehatan. Hal ini terjadi karena Satker-satrker se-Indonesia yang berada dilingkungan Departemen Kesehatan masih belum bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk menuntaskan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi yang telah saya sebutkan diatas.
Mengapa hal tersebut terjadi berturut-turut dalam 3 tahun terakhir? Tentunya perlu lebih difikirkan penguatan Leadership. Tidak sedikit minat Satuan Kerja untuk melengkapi perekaman Dokumen Sumber ke dalam Aplikasi SAI hanya disababkan karena sanksi tidak diterbitkannya SP2D atas Belanja dari Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan maupun Belanja LS ke Bendaharawan saja. Setelah melaksanakan rekon terakhir pada akhir bulan Desember tindak lanjut dari jejaring sistem ini sudah tidak berlangsung dengan baik lagi.
Disamping itu, berganti-gantinya pengelola SAI pada Satuan Kerja merupakan salah satu penyumbang tersumbatnya pengelolaan SAI di Tingkat Satuan Kerja. Pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun akan sangat tidak berarti bila tiap kali Peserta yang seharusnya datang selalu digantikan dengan Peserta lain. Terkadang pula demi ego Satuan Kerja maupun Instansi peserta yang diutus hanya bisa memegang kalkulator (baca: tidak bisa menggunakan komputer).
Sebenarnya cerita seputar permasalahan Pengelolaan SAI ini sangat panjang, memang tidak mudah untuk menyadur suatu prosedur ke satu instansi. Apalagi Prosedur Akuntansi, banyak masalah kultur yang timbul disini. Dari pengalaman kami selama ini, untuk mengoperasikan 2 aplikasi SAI ini tidak terlalu sulit. Disini butuhkan hanya ketelitian dan verifikasi data SAK dan SABMN.
Semoga tahun ini seluruh ADK dari total Satuan Kerja 825, dapat tersampaikan ke Wilayah masing-masing dan diteruskan ke E1 masing-masing sehingga Opini Disclimer tidak ditangan kita tahun ini.
Ini oleh-oleh dari Surabaya ya? Oleh-oleh yang lain mana can?
Lha… ini ada tanda-tanda mau pindah !
Pindah ? ah… itu sama dengan Hijrah….
Siapa takut ?
Salam Pak Chandra.
selama ini laporan keuangan pemerintah belum ada yang memperoleh opini BPK “wajar tanpa pengecualian” tapi yang ada “disclaimer” atau BPK tidak mau memberikan opini atas hasil auditnya karena Laporan Keuangan pemerintah masih amburadul
salam kenal ya mas…
wah keduluan pak Syahrir… saya juga baru ngeh kalau ini tanda-tanda mau pindah yang dulu itu hehe…
kalau pindah, hilang satu teman perjuangan mengembangkan simpus deh..
Santai aja Mas Chandra….Mas Jojok pasti mendorong dari belakang…. He….
Klo g salah penerapan SAI di tempat saya dimulai sejak tahun 2007
Jika kita ingin mencairkan dana ke KPPN atau KPKN
Klo g salah Databasex dikirim via email klo qt dah isi y?!?!
Saya hanya skedar lihat2 Aplikasix saja waktu itu
Maklum waktu itu saya bukan bagian Finance proyek tapi di Procurement
Tapi saya blajar sedikit mengenai Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
Tapi sekarang dah lupa, coz g pernah diterapkan
Justru Candra tuh mo pindah ke tempat yang ngurusin SIMPUS, gitu lho Mas Jojok ……., jd gak kehilangan orang yg konsen ama SIM tapi justru bisa lebih intens ngurusin SIM.
Candra..saya tuh pengen ikut nimbrung kasih koment…tapi klo dah bicara tentang IT, Komputer, sistem birokrasi, saya banyak gak ngertinya..jadi dibaca juga suka gak konek….
He,,he,,he,,,gap tek sih….
Mas Candra tidak sendiri, rupanya SAI merupakan masalah semua departemen, saya sejak tahun 2004 di lingkungan Depag Jabar sudah mensosialisasikannya dan hasilnya mentok di SIMAK BMN samapai saat ini satket belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu karena memang SDM kita masih belum berkomitmen dalam tugasnya. Dengan greget yang anda miliki menunjukkan ada potensi yang perlu anda kembangkan,tinggal atur strategi program, selamat berjuang….!
Kalau yang dilakukan di DJP, seluruh bendahara atau petugas yang ditugasi dikumpulkan di kanwil dengan membawa bahan, laptop, menyusunnya di kanwil selama 3 hari dan diawasi langsung dari irjen depkeu, makanya sekarang yaa langsung beres
Pak Candra untuk wilayah Maluku masih belum dapat menyampaikan laporan keuangan (SAI) dengan baik oleh karena masih banyak Satker yang mengikuti sosialisasi SIMAK BMN / SAI tidak terwakili oleh orang-orang yang seharusnya mengikuti sosialisasi.
gimana solusinya Pak ? jika tidak ada perhatian baik dari pimpinan satker untuk persoalan ini.
Klo keadaannya sudh kayak gitu Sulit pak, hal itu terjadi juga di beberapa SATKER Dinkes Sulteng pak. Apalagi jujur saja, Pimpinan tidak terlalu pusing untuk itu semua, yg penting kegiatan bisa jalan, entah mau ada laporan keuangan atau tidak kayaknya gak jadi masalah.
Solusinya menurut saya sebaiknya Kadis turut campur urusan SAI ini.
wah…wah……buak muain………semakin dahsyat………Salam Nafas Maut juga, ya om…….ck…ck….ck…..
Salam kenal,
Saya Budi Rianto; sejak 2006 kami membantu salah satu departemen dengan satker mencapai 3250; Alhamdulillah LKK/L 2008 sudah WDP dari semula disclaimer 3 tahun berturut-turut.
Barangkali pengalaman kami bisa membantu teman-teman dari Kementrian lain. Saya senang sekali bisa diskusi dengan sahabat yang sangat konsen soal LKK/L. Bisa kontak saya di +62 811 94 18 98 atau melalui email.
Wass
Budi Rianto
Dari tahun 2006 disuruh Boss kerjakan SAI. Tapi mana…? Tak ada jluntrung-nya ! Kenapa ya… ?
salam kenal,
ada sebuah kendala menurut kami yang harus diperbaiki kedepannya agar pelaporan SAI dapat akuntabel.
kami berharap kedepannya program SAI dapat lebih baik dari masa-masa sekarang..
bagi operator yang berada dikabupaten kecil, apabila mengalami kesulitan, sangat susah mencari tenaga yang dapat mengatasi masalah untuk membantu kawan-kawan
yang lain, selain itu benar menurut kawan – kawan yang lain operator SAI sering berganti-ganti.
SAI? di kantorku cuma satu yang pegang operasionalnya, tahun 2008 lancar begitu tahun 2009 KACAU maning kacau maning, katanya SAI itu dibuat agar mudah dikonek jika ada perlu dideteksi jika ada kesalahan, kenapa diminta menunjuk rincian hasil entry sptb saja tidak mampu? Sebenarnya bisakah SAI memenuhi kriteria pemeriksaan kembali data yang sudah masuk. Jika ada diketahui ketidaksesuaian antara sptb yang masuk dengan dana sisa anggaran yang ada, bisakah SAI mengeluarkan rincian pemeriksaan guna penelusuran kembali data? Jika bisa benar-benar orang awam dikadalin niy sama operator SAI, konon cuma satu orang yang lainnya tidak diperkenankan memegang SAI, dan lainnya cuma bisa pegang kalkulator, ohhhhhh dunia….sedih aku
salam kenal mas, saya pengelola baru sabmn dari makassar. saya bingung nih mulai dari mana saya menginput aplikasi barang persediaan atau aplikasi SIMAK dulu, itu tu yang tutup tahun 2009 gimana caranya mas, karna saya baru mau input barang pembelian tahun 2010. soalnya teman yang dulu kurang mau kasi infonya cara pengoperasiaanya. tolong pencerahannya Mas Chandra. terima kasih sebelumnya. kalau bisa dikasi juga manual yg lengkap aplikasi SIMAK dan Aaplikasi barang persediaan soalnya udah mau dilaporkan simester 1. Please
WAH ….Saya juga orang baru dalam Sai dan Simak ini.belum lagi aplikasi yang sering berubah dan antrian di KPPN juga minta ampun banget. jauh jauh datang dan anti seharian tau taunya salah dan banyak perbaikan… Cape dech…
Mohon maaf ikut nimbrung nih mas, kayaknya pengembangan dan perubahan sistem akuntansi instansi juga disesuaikan dengan kebutuhan data-data atau informasi yang terkait dengan transaksi keuangan tapi juga yang saya dengar terkait dengan kredit point para pranata komputer di depkeu…mudah2an bukan siy…kita mengharapkan aplikasi SAI bisa dibikin lebih mudah terutama apabila ada troubleshooting pengalaman kita kemaren waktu Pra Penyusunan Lap. SAI di lingkungan Ditjen Postel dengan adanya update terakhir (juni 2010), gak diperkenankan lagi untuk jurnal asset karena akan ketahuan di rekonsiliasi saldo awal asset nanti banyak yang selisih (kalau udah kejadian spt itu kami cuma bisa menyerahkan ke programer dari Depkeu) karena selisih data akan diperbaiki melalui Fox Pro….sementara kami sendiri buta sama sekali Fox Pro.
saya shenny mahasiswa akuntansi UPI angkatan 2007 , saat ini saya sedang skripsi kebetulan saya tertarik untk mengambil judul mengenai SAI ini. tapi saya masih bingung apakah SAI ini menerapkan Cash basis atau akrual basis ? mohon masukannya , terimakasih
sepengtahuan aku sish, SAI menggunakan dual basis, untuk pelaporan neraca menggunakan akrual basis, sedangkan realisasi anggaran menggunakan cash basis,