Tantangan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Satuan Kerja dilingkungan Departemen Kesehatan RI

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan  sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan  suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan.

Sekitar 4 tahun perjalanan pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi yang terbagi menjadi 2 kesatuan yang tak terpisahkan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara yang saat ini berubah nama menjadi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, terhitung tidak sedikit Departemen yang masih harus berbenah guna menjauhi zona Disclimer.

Tentu saja didalamnya masih tertera Departemen Kesehatan. Hal ini terjadi karena Satker-satrker se-Indonesia yang berada dilingkungan Departemen Kesehatan masih belum bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk menuntaskan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi yang telah saya sebutkan diatas.

Mengapa hal tersebut terjadi berturut-turut dalam 3 tahun terakhir? Tentunya perlu lebih difikirkan penguatan Leadership. Tidak sedikit minat Satuan Kerja untuk melengkapi perekaman Dokumen Sumber ke dalam Aplikasi SAI hanya disababkan karena sanksi tidak diterbitkannya SP2D atas Belanja dari Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan maupun Belanja LS ke Bendaharawan saja. Setelah melaksanakan rekon terakhir pada akhir bulan Desember tindak lanjut dari jejaring sistem ini sudah tidak berlangsung dengan baik lagi.

Disamping itu, berganti-gantinya pengelola SAI pada Satuan Kerja merupakan salah satu penyumbang tersumbatnya pengelolaan SAI di Tingkat Satuan Kerja. Pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun akan sangat tidak berarti bila tiap kali Peserta yang seharusnya datang selalu digantikan dengan Peserta lain. Terkadang pula demi ego Satuan Kerja maupun Instansi peserta yang diutus hanya bisa memegang kalkulator (baca: tidak bisa menggunakan komputer).

Sebenarnya cerita seputar permasalahan Pengelolaan SAI ini sangat panjang, memang tidak mudah untuk menyadur suatu prosedur ke satu instansi. Apalagi Prosedur Akuntansi, banyak masalah kultur yang timbul disini. Dari pengalaman kami selama ini, untuk mengoperasikan 2 aplikasi SAI ini tidak terlalu sulit. Disini butuhkan hanya ketelitian dan verifikasi data SAK dan SABMN.

Semoga tahun ini seluruh ADK dari total Satuan Kerja 825, dapat tersampaikan ke Wilayah masing-masing dan diteruskan ke E1 masing-masing sehingga Opini Disclimer tidak ditangan kita tahun ini.