Electronic Government (e-government)


Technorati tags:

Kebetulan lagi sante-sante di Terban, saya coba rangkum beberapa pengertian e-government dari beberapa referensi yang kebetulan saya pernah baca. Berikut pendapat mereka :

E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan murah, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi, dan menciptakan pemerintahan (Caldow, disitasi Indarajit, 2006).

E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan, dalam prakteknya, e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (http://www.worldbank.org, disitasi Indrajit, 2006). Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut : (Inpres No.03 Tahun 2003)

  • E-Leadership, aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

  • Infrastruktur Jaringan Informasi, aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.

  • Pengelolaan Informasi, aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.

  • Lingkungan Bisnis, aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.

  • Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

E-government bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu e-government juga bertujuan untuk mendukung good governance.

Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah.

Pemanfaatan Electronic Government

E-government juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari e-government adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship), Berikut penjelasannya : (Indrajit, 2006).

Government to citizens (G2C) merupakan aplikasi pengembangan e-government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari sepeti Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi meraka yang berminat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.

Government to Business (G2B), salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan eektif dengan pihak swasta. Contohnya para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet, proses lelang proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dlakukan melalui situs web mulai dari proses pengumuman sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender.

Government to Government (G2G), meningkatnya kebutuhan bagi Negara-negera untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar entity-entiti negara seperti pemerintah daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan pembangunan. Berbagai penerapan yang telah berlangsung seperti hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan situs web baik ditingkat Kementrian sampai pada Pemerintah daerah.

Government to Employees (G2E) diperuntukkan bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan masyarakat seperti sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.

E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain : (Rahardjo, 2001)

  1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

  2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

  3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

  4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.

Keuntungan yang diperoleh dari e-government bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas daripada itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara.

Era globalisasi penerapan e-government penting karena telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan antara pemerintahan atau negara. Sebagai tambahan selain contoh di Uni Eropa, beberapa negara di Asia bahkan telah menggunakan e-government-nya dalam melaksanakan hubungan bilateral mereka.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai cepat atau lambat Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan e-government. Pada saat ini e-government merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik (Indarajit, 2006).

Pemanfaatan Sistem Informasi Puskesmas menurut saya merupakan salah satu perpanjangan tangan dari e-government, prospeknya pula sangat baik, saat ini beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi telah mencoba untuk mengembangkannya dengan tujuan yang beragam. [untuk membahas tujuan pengembangan Sistem Informasi Puskesmas ini, memerlukan postingan tersendiri karena beragamnya tujuan pengembangan Sistem Informasi Puskesmas ini disetiap Dinas Kesehatan]

Dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi tidak sedikit yang mengalami kegagalan disisi lain masih ada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi yang masih mampu mempertahankan keberadaan Sistem Informasi Puskesmas tersebut. Permasalahannya mungkin pengembangan Sistem Informasi Puskesmas ini berdiri sebagai Proyek tunggal dengan target penyapaian nilai realisasi 100% diakhir tahun anggaran. Kalo menengok Teori Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi permasalahannya menurut saya bukan pada Teknologi, tetapi cendrung kepada Organisasi dan Manusia penggunanya.

Sedih juga sebenarnya, karena hal ini sempat terjadi ditempat kerja saya, kegagalan tetap kegagalan, saat ini sebaiknya menjauhi pengembangan Sistem Informasi dengan konsep proyek. Mengapa?

  1. Kalau berbau Korupsi pasti dekat dengan kegagalan, so pasti makanan empuk KPK komiu.

  2. Sebaiknya meningkatkan Konsolidasi, Kerjasama antara pemegang Program dengan bagian lain yang dianggap mampu dibidang Sistem Informasi Kesehatan sehingga tercipta kolaborasi yang baik.

  3. Jauhi Kegiatan yang diusulkan dari Bagian/Seksi Perencanaan yang ada, karena dapat menjadi beban kerja anda sendiri, sebaiknya perencanaan itu tumbuh dari Seksi/Bagian anda sendiri sehingga anda dapat lebih tahu apa yang akan terjadi.

  4. Pintar-pintar memilih rekanan kerja (Vendor), ini sangat penting karena salah pilih Vendor akibatnya Sistem akan gagal. Dibidang Kesehatan telah banyak Vendor yang bermain, sebaiknya pilih yang berlatar belakang Perguruan Tinggi dengan Konsentrasi Ilmu Kesehatan.

  5. Jangan tertipu dengan iming-iming Open Source, karena kadang hanya pemanis penawaran harga saja, sebaiknya berhati-hati.

Jadi, keterlibatan pengguna [khususnya kepala puskesmas] dalam Pengembangan Sistem Informasi Puskesmas wajib hukumnya menurut saya.

Masih mau cerita banyak sebenarnya, tapi kali ini cukup sekian kali ini ya.

Pustaka :

  • Djunaedi, A, (2002), Makalah : Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintah Daerah di Indonesia, URL http://intranet.ugm.ac.id/-a.djunaedi/e-govt-pemda-indo.pdf.
  • Indrajit, R.E.I (2006), Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayan Publik Berbasis Teknologi Digital, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.
  • Rahardjo, B, (2001), Makalah : Membangun E-Government, URL http://www.geocities.com/seminarts/e-gov-makassar.doc accesed at 03 Mei 2007, 14.12 WIB.
  • _______________ Instruksi Presiden Republik Indonesia No.03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Jakarta.
  • _______________ Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.

3 pemikiran pada “Electronic Government (e-government)

  1. Peraturannya sdh bagis dan konsep pelaksanaannya jd sdh bagus tetapi, pelaksanaan pembangunan Sistim Informasi untuk menuju e-gov tersebut yang perlu ada peraturan pelaksanaan karena di banyak Prov/kabupaten/kota bingung mewujutkannya karena mereka hanya berfikir bahwa dgn membangun Web itu sj

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s